Warga Kubu Raya Tak Terima, Lahan Miliknya Seluas 8 Hektare Dipasang Plang Pemprov Kalbar

- Jumat, 20 Mei 2022 | 23:00 WIB
Lahan seluas 8 hektare di Desa Sungai Ambawang Kubu Raya di pasang plang oleh Pemprov Kalbar (Foto:  Dodi)
Lahan seluas 8 hektare di Desa Sungai Ambawang Kubu Raya di pasang plang oleh Pemprov Kalbar (Foto: Dodi)

KORANSAKU - Lahan seluas 8.453 m2 di Desa Sungai Ambawang, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat dipasang plang oleh Pemprov Kalimantan barat. Padahal diatas tanah tersebut ada surat sertipikat tanah atas nama H. Maris yang telah diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya pada Tahun 2014.

Pemilik sertipikat dengan Nomor SHM 08451, H. Maris mengaku keberatan dengan adanya pemasangan plang oleh Pemprov Kalbar. Karena menurut dia bahwa tanah tersebut sah miliknya karena telah memiliki alas hak dari Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya yang terbit pada Tahun 2014.

Baca Juga: Dukung Kebijakan Ketenaganukliran, Pemprov Kalbar Sebut Miliki Potensi Galian Uranium dan PLTN

"Saya tidak terima atas tindakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Provisi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) yang diduga telah "mencaplok" lahan bersertifikat miliknya, seluas 8.453 m2 dengan nomor SHM 08451 atas nama Anthony Lisandy, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya, pada tahun 2014,"ujar Maris dikutip Jumat, 20 Mei 2022.

Haris menambahkan, apa yang dilakukan oleh pihak Pemprov Kalbar dengan mengatakan lahan tersebut merupakan aset Pemprov Kalbar itu tidak mendasar, mana sertifikatnya. Ia pun meminta Pemprov Kalbar menunjukan bukti sertifikatnya sebagai alas hak yang sah berupa sertipikat.

Baca Juga: Harga TBS Anjlok, GMNI Desak Pemda Ketapang Segera Berikan Solusi

"Saya berharap, jika memang pihak Pemprov merasa bahwa lahan tersebut bukan merupakn aset Pemprov Kalbar, tolong papan plang nya dicabut dan lahannya dikembalikan,"tambah Haris.

Sementara itu, Ketua Umum Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Burhanuddin Abdullah mengatakan, bahwa persoalan mafia tanah cukup besar di Kalimantan Barat dan harus menjadi agenda prioritas untuk diselesaikan oleh Satgas Mafia Tanah yang sudah dibentuk oleh lembaga Kejaksaan dan pihak Kepolisian, karena tumbuh suburnya mafia tanah dapat merugikan masyarakat kecil.

"Permasalahan lahan warga bersertifikat milik warga yang dipasang plang oleh Pemprov Kalbar tersebut merupakan produk dari BPN Kubu Raya dan tidak boleh diganggu gugat, selain ada keputusan hukum. Kalau memang diragukan dan merasa memiliki, lakukan upaya hukum. Misalnya, melakukan pembatalan melalui PTUN, itu lebih istimewa dan lebih berkualitas, tetapi kalau dipasang plang, berati tidak mengerti tetang hukum,"kata Burhanuddin.

Halaman:

Editor: Ngadri

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Polda Kalbar Gelar Tabur Bunga di Muara Jungkat

Rabu, 29 Juni 2022 | 13:11 WIB